Pada hari Selasa, 4 November 2025, Pemerintah Desa Simoangin-angin melaksanakan agenda penting terkait pengelolaan keuangan desa. Kegiatan tersebut adalah Evaluasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025. Evaluasi ini dilakukan langsung oleh Seksi Pemerintahan Kecamatan Wonoayu, bertempat di Ruang Praja Ayu Kantor Kecamatan Wonoayu. Proses evaluasi merupakan tahapan wajib untuk memastikan rancangan perubahan anggaran telah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pemerintah Desa Simoangin-angin menghadirkan tim lengkap yang bertanggung jawab dalam penyusunan anggaran. Rombongan desa dipimpin langsung oleh Kepala Desa didampingi oleh Sekretaris Desa dan Kaur Perencanaan. Selain itu, turut hadir juga Kasi Kesra dan Kasi Pemerintahan. Kehadiran Pendamping Lokal Desa Simoangin-angin juga memberikan support teknis dan memastikan data yang disampaikan akurat, mencerminkan sinergi antara pemerintah desa dan pendamping.

Kegiatan evaluasi oleh Seksi Pemerintahan Kecamatan Wonoayu berjalan dengan lancar dan sangat efisien. Tim evaluasi Kecamatan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap dokumen Perubahan APBDes yang dipaparkan. Pemeriksaan meliputi rasionalisasi perubahan, kesesuaian kode rekening, penyesuaian belanja berdasarkan kebutuhan mendesak, serta kesesuaian program dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang telah ditetapkan sebelumnya.

Evaluasi Perubahan APBDes 2025 Desa Simoangin-angin menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, ditandai dengan minimnya temuan kesalahan atau koreksi substansial. Hal ini menjadi indikasi bahwa Pemerintah Desa Simoangin-angin telah menyusun dokumen perubahan anggaran dengan cermat, teliti, dan sesuai pedoman. Sinyal positif dari Kecamatan Wonoayu menegaskan bahwa perencanaan keuangan Desa Simoangin-angin berada di jalur yang benar.

Dengan selesainya evaluasi oleh pihak Kecamatan Wonoayu, dokumen Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2025 Desa Simoangin-angin kini siap melangkah ke tahapan berikutnya. Untuk selanjutnya, rancangan perubahan anggaran tersebut akan dibahas dan ditetapkan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penetapan bersama BPD ini menjadi legitimasi terakhir sebelum Perubahan APBDes 2025 dapat diimplementasikan, memastikan bahwa seluruh keputusan anggaran telah disetujui bersama oleh eksekutif desa dan legislatif desa.